Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan, prinsip, dan mekanisme penanaman modal di Indonesia, termasuk kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi proses investasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   Menyebutkan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan dan penanaman modal. UU ini juga menjadi dasar bagi pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) di mana DPMPTSP termasuk di dalamnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS)
   Peraturan ini mendukung implementasi sistem OSS yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha dilakukan secara terintegrasi secara nasional melalui sistem elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   Mengatur tentang tata cara pembentukan dan penyelenggaraan PTSP di tingkat daerah yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi.
5. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
   Setiap provinsi atau kabupaten/kota biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan operasional DPMPTSP sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Peraturan-peraturan ini menjadi acuan utama DPMPTSP dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan daya tarik investasi di daerah.

Perizinan Berusaha Melalui Aplikasi OSS Perizinan Non Berusaha melalui aplikasi OSS Perizinan Bidang Kesehatan melalui MPPD Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi SIMBG Perizinan Non OSS melalui aplikasi siCantik Klinik LKPM